Hukrimnt.com | Sumbawa Besar – Bidang Hukum (Bidkum) Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada Polres Sumbawa dalam perkara praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Senin (10/2/2026).
Pendampingan hukum tersebut diberikan dalam sidang praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2026/PN.Sbw, yang diajukan oleh pemohon atas nama Tuti Ramlah terhadap Kasat Reserse Narkoba Polres Sumbawa selaku termohon. Sidang berlangsung mulai pukul 10.30 WITA hingga selesai dengan agenda pembacaan putusan.
Perkara praperadilan ini menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, serta penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap anak pemohon, almarhum Ikhlas Zulamal alias II AK Hasan Hamzah.
Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dengan Panitera Pengganti Surip Priatmojo, S.H.Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa Permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon dengan ketentuan nihil.
Kegiatan pendampingan ini merupakan wujud komitmen Bidkum Polda NTB dalam memberikan bantuan hukum dan memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat profesionalisme serta akuntabilitas institusi Polri.
“Saya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang kami berikan melalui Bidkum Polda NTB kepada Polres Sumbawa dalam perkara praperadilan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Ujar pimpinan Bidkum Polda NTB ini.
Putusan hakim yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima menunjukkan bahwa tindakan penyidik telah dilakukan secara profesional, prosedural, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Ke depan, saya bersama jajaran Bidkum Polda NTB akan terus berkomitmen memberikan pendampingan hukum yang optimal guna memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.” Imbuhnya
Melalui pendampingan hukum yang optimal, diharapkan pelaksanaan tugas kepolisian senantiasa menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
